Home / Non Tender / Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kandang Ayam Petelur (Musrenbang Desa) Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro

Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kandang Ayam Petelur (Musrenbang Desa) Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro

March 21, 2026 2:00 am

Kode Paket

10801748000

Nama Paket

Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kandang Ayam Petelur (Musrenbang Desa) Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro

Rencana Umum Pengadaan

Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
66309067	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kandang Ayam Petelur (Musrenbang Desa) Desa Kerta Bumi Kecamatan Kuaro	APBD

Uraian Singkat Pekerjaan

Tanggal Pembuatan

10 Maret 2026

Tahap Paket Saat Ini

K/L/PD/Instansi Lainnya

Kab. Paser

Satuan Kerja

Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jenis Pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode Pengadaan

Pengadaan Langsung

Khusus Orang Asli Papua (OAP)

Tidak

Tahun Anggaran

APBD 2026

Nilai Pagu Paket

Rp. 16.299.000,00

Nilai HPS Paket

Rp. 16.206.000,00

Jenis Kontrak

Lumsum

Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
Perizinan Berusaha	1. Memiliki Nomor lnduk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020. 2. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi. atau 3. Memiliki Nomor lnduk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017
Sertifikat Badan Usaha SBU	Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha KECIL, serta : 1). Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur – RE102 (Berdasarkan Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999) atau; 2). Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian – RK001 (Berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021), yang masih berlaku